Pemerintah dan DPR Rapat Sikapi Tuntutan Guru Honorer

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berlanjut di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, akan melakukan rapat dengan Komisi II DPR untuk menindaklanjuti sepuluh tuntutan yang diajukan guru honorer. (Baca: Demo Guru Honorer Sampaikan 10 Rincian Tuntutan)

Hal ini disampaikannya setelah bernegosiasi selama kurang lebih dua jam dengan 20 perwakilan PGRI di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (15/9).

"Kami sudah mendengar semua, kami akan membuat simulasi dan formulasi kebijakan yang paling tepat dan juga bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang berkembang," kata Yuddy di kantornya.
Yuddy menjelaskan pihaknya tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR. Untuk itu, ia mengatakan setelah rapat tersebut, rumusan kebijakan mungkin akan bisa dikeluarkan.

Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo mengatakan pihaknya bertekad akan terus mengawal dan menunggu hasil rapat konsultasi antara Menpan RB dengan Komisi II DPR terkait sepuluh tuntutan yang diajukannya.

"Kalau hasil sesuai harapan, seperti yang kita minta. Tentu unjuk rasa ini tidak akan kami teruskan. Kalau tidak sesuai harapan, maka agenda seperti yang telah kami jadwalkan akan diteruskan," ujar Sulistyo.

Sulistyo menjelaskan tuntutan yang belum menemui titik temu seperti pengangkatan guru honorer. Menurutnya para guru honorer meminta diskresi dengan kebijakan khusus menunda pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No 5 tahun 2014. Sementara Menpan RB masih mengacu kepada undang-undang tersebut. Hal itulah yang salah satunya nanti akan dikonsultasikan dan dibahas dengan Komisi II.

Sebelumnya, saat dihubungi CNN Indonesia, Ketua PGRI Sulistyo mengatakan tuntutan dalam aksi hari ini adalah meminta pemerintah untuk memberikan kejelasan status atas nasib jutaan guru honorer di Indonesia.

"Kami harap ada perubahan undang-undang untuk mengakomodir kejelasan status bagi para guru honorer tersebut," ujar Sulistyo saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (15/9).

Saat ini, diketahui massa aksi guru honorer tertahan di sekitaran kawasan Senayan, daerah Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rencana asal mendatangi Kantor Kemenpan RB urung dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kemacetan yang panjang.

Perwakilan dua puluh orang buruh juga saat ini sedang dalam perjalanan kembali menuju gedung DPR untuk menunggu hasil rapat antara Komisi II dengan Menpan RB.

Pagi tadi, gedung Dewan Perwakilan Rakyat didatangi Forum Honorer Kategori 2, Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam aksi gabungan dengan estimasi massa sekitar 5-6 ribu orang. Mereka menuntut peningkatan status honorer menjadi pegawai negeri sipil.